Dampak Pemekaran Terhadap Pengembangan Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Pemekaran daerah merupakan kebijakan yang mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur pemerintahannya sendiri dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Beberapa tahun belakangan pemekaran daerah mulai berkembang secara intensif baik skala kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia. Menurut studi yang dilakukan Bappenas, dalam perkembangannya sebagian besar pemerintahan daerah baru tidak mampu untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan indikator pembangunan sosial dengan wilayah induknya, walaupun sudah berdiri lebih dari lima tahun.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2007. Usulan pemekaran Kabupaten Bandung Barat berawal dari keinginan politik sebagian masyarakat sejak tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemekaran daerah terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat. Studi ini penting dilakukan guna mengetahui apakah kebijakan pemekaran daerah telah mampu memberikan pengaruh dalam mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat sesuai tujuan awal usulan pemekaran. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah mengetahui perkembangan perekonomian wilayah, dan peningkatan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui melalui publikasi statistik oleh beberapa instansi terkait.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara umum, pemekaran daerah memberikan pengaruh yang baik bagi pengembangan wilayah Kabupaten Bandung Barat, walaupun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan pada periode 2007-2010. Perkembangan perekonomian daerah dinilai semakin baik dinilai melalui peningkatan nilai PDRB, angka kesejahteraan masyarakat yang ditinjau berdasarkan IPM dan pendapatan perkapita,serta peningkatan kinerja keuangan daerah yang dinilai melalui peningkatan pendapatan daerah dan PAD setiap tahunnya. Dalam hal peningkatan pelayanan publik, penyediaan infrastruktur dan tenaga ahli pada bidang pelayanan pendidikan dan kesehatan juga dinilai semakin baik berdasarkan perkembangan berbagai indikatornya. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat KBB pasca pemekaran dengan Kabupaten Bandung. Perkembangan yang terjadi pada KBB pasca pemekaran ini menggambarkan peluang pengembangan wilayah yang lebih baik pada periode berikutnya guna tercapainya peningkatan kesejahteraan, pelayanan, dan daya saing daerah sesuai tujuan awal pemekaran.

Kata kunci:pemekaran daerah, pengembangan wilayah, perekonomian daerah, pelayanan publik, keuangan daerah, kesejahteraan

 

-Tugas Akhir: Debby Rahmi Isnaeni (15408053), Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota,
Institut Teknologi Bandung (2012)